Bisnis, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan tambahan anggaran untuk program lima juta sertifikasi tanah telah cair. Menurut Sofyan, Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran tambahan tersebut pekan ini. Anggaran yang dicairkan sebesar Rp 1,2 triliun.

"Untuk kepentingan sertifikasi seperti yang diminta Bapak Presiden sudah bisa tercapai. Kan anggaran saat ini cuma (cukup) untuk dua juta sertifikat. Yang tiga juta sertifikat dapat bridging dari Kemenkeu," kata Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017.

Baca: Presiden Jokowi Sebar Ribuan Sertifikat Tanah di Banyumas

Menurut Sofyan, bridging tersebut diperlukan karena sertifikasi tanah akan terhambat apabila tambahan anggaran tersebut baru dianggarkan dalam APBN Perubahan 2017. "Pekerjaan sertifikasi kan perlu waktu, mulai dari pemetaan, pengukuran, pengumuman, hingga pendaftaran," tuturnya.

Sofyan mengatakan, hingga kini, pemerintah belum membagikan sertifikat tanah kepada warga secara massal. Sertifikat baru diberikan ke beberapa daerah, sekitar 5-10 ribu sertifikat. "Kami tunggu jadwal kunjungan Bapak Presiden. Di mana Bapak Presiden pergi, akan ada program pembagian sertifikat," katanya.

Baca: Bagi Sertifikat Tanah, Jokowi: Boleh 'Disekolahkan'

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berujar anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun ini hanya cukup untuk membiayai sertifikasi 2 juta tanah untuk rakyat. Padahal, Kementerian ATR menargetkan sertifikat tanah dapat diberikan untuk 5 juta lahan.

Menurut Darmin, implementasi sertifikasi tanah akan tertunda apabila menunggu jadwal penganggaran APBN Perubahan 2017. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan mencari solusi terkait pembiayaan ini. "Kementerian Keuangan bilang akan memberikan bridging dulu," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI